BOGOR – Ketua Komisi Pemilihan Umum (GEC) Mohammad Afifuddin mengatakan kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada 27 November 2024 sudah mencapai 99 persen.
Pengumuman itu disampaikannya saat menjadi konsultan panel pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakornas) ke-4 Tahun 2024 tentang “Implementasi Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor. Kabupaten, Jawa Barat.
“Saya ingin pastikan persiapan Pilkada selesai 99 persen,” ujarnya, Jumat (11/8/2024).
Menurut dia, Partai Komunis Ukraina telah menyiapkan seluruh perlengkapan pemilu daerah. Bahkan, KPU seluruh Indonesia serentak meluncurkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hari ini.
Namun diakuinya, masih ada beberapa wilayah yang belum bisa dijangkau karena terlalu jauh. “Tapi Insya Allah semua persiapan sudah kami selesaikan di hari besar ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Afifuddin juga meminta dukungan dari pemerintah daerah (Pemda), antara lain gubernur, bupati, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memaknai Pilkada sebagai bagian dari demokrasi bangsa. sejarah.
“Pilkada di seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilu 2024.” – dia menekankan.
Dia menegaskan, jika terjadi kejanggalan dan penyelewengan saat Pilkada, maka Komisi Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengambil tindakan tegas.
Ia menjelaskan, ada 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan mengikuti pilkada paralel. Total pasangan calon yang akan bertanding dalam Plebisit Paralel sebanyak 1.557 pasangan calon, meliputi calon bupati dan wakil bupati sebanyak 1.169 pasangan, serta calon walikota dan wakil walikota sebanyak 285 pasangan.
“Ini angka yang luar biasa, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu untuk melaksanakan Pilkada Serentak,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Harian (Plh) Bawaslu Lolly Suhenti mengatakan, agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 memberikan wadah konsolidasi pemilukada yang adil dan merata. Sebagai Ketua KPU, Lolli menambahkan, Bawaslu memetakan kerentanan pemilu di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi dan menganalisisnya untuk membuat peta kerentanan tingkat nasional.
“Kalau kita bicara Bawasli, perspektifnya adalah melakukan tindakan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan,” jelasnya.
Lolli juga menjelaskan, dalam kerentanan kampanye, aspek-aspek seperti keamanan dan ketertiban, penggunaan fasilitas pemerintah, dan kampanye di rumah ibadah harus diperhatikan. Menurut Lolli, seluruh tahapan Pilkada harus diwaspadai potensi kerawanan keamanan sehingga Bavaslu tetap waspada. Selain itu, distribusi logistik yang tepat waktu harus dipastikan.
“Pengamanan logistik gudang untuk memastikan tidak ada yang rusak atau hilang, termasuk kepatuhan terhadap spesifikasi yang diberikan,” tutupnya.
(beras)