Jakarta – Wakil Presiden DPR RI Kukun Ahmad Syamsurijal menganjurkan renovasi permukiman kumuh dan padat penduduk. peningkatan taraf hidup masyarakat Termasuk padatnya pemukiman di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (Jakpus), kondisinya sangat memprihatinkan.
Di tengah spektakulernya pembangunan infrastruktur di Jakarta, dikhawatirkan masih banyak masyarakat padat penduduk dengan kondisi yang agak menyesakkan. Ini konflik, kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (11/12/2024).
Baru-baru ini, ulasan mengenai penderitaan masyarakat yang tinggal di daerah kumuh dan kumuh menjadi viral. Tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Anehnya, lokasi pemukiman ini tak jauh dari Istana Kepresidenan, yakni hanya berjarak sekitar 1 kilometer.
Dalam jurnal terbitan Universitas Persada Indonesia (UPI), Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), diketahui terdapat 14 RW di Desa Tanah Tinggi yang terdiri dari 195 Rukun Tetangga (RT). dengan kepala rumah tangga (KK) berjumlah 14.182 jiwa pada tahun 2022
Laporan yang sama juga menyebutkan, sebanyak 10 RW yang teridentifikasi kawasan non kumuh berada di lahan pemukiman seluas 41,8 hektar. Sedangkan 4 RW teridentifikasi kawasan non kumuh dengan total luas 20,49 hektar.
Di kawasan ini juga banyak terdapat rumah-rumah kecil seperti asrama, namun banyak juga orang yang tinggal disana. Salah satu yang viral adalah rumah Nenek Hasna. Luasnya hanya 2×3 meter namun dihuni 13 orang penghuni, termasuk anak, cucu, dan cicitnya. Keluarga Nenek Hasna harus duduk bersama bahkan menggunakan sistem shift harian untuk tidur.
Kecuali rumah-rumah yang berkumpul di gang-gang sempit, pemukiman seperti ini tidak memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti kamar mandi yang layak. Sebagian besar rumah di kawasan Tanah Tinggi diketahui tidak memiliki kamar mandi. Oleh karena itu, warga harus menggunakan toilet umum dengan biaya Rp2 ribu sekali pakai.
Menurut Cucun, kondisi pemukiman yang padat menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata dalam perencanaan kota. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Perencanaan kota yang lebih komprehensif harus menjadi prioritas utama. “Pemerintah harus menunjukkan tindakan nyata untuk mengatasi kawasan kumuh. Terutama di wilayah perkotaan penting seperti Jakarta,” ujarnya.
Namun tentunya ini merupakan kerja sama kita baik pemerintah pusat, daerah, dan tentunya mendapat dukungan dari DPR, karena permasalahan permukiman kumuh ini juga terjadi di daerah lain, tambah Cucun.
Kepadatan penduduk seringkali menimbulkan permasalahan di berbagai sektor. Di bidang kesejahteraan masyarakat (Kesara) dimulai dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pemuda. Ketimpangan ekonomi dan pengangguran, permasalahan kesehatan dan seringnya banjir, di Tanah Tinggi diketahui menjadi pertikaian masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang warga berhadapan dengan pejabat.
Untuk itu, Cucun meyakini perbaikan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Masalah kepadatan penduduk mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya pengangguran. Lingkungan mempengaruhi psikologi warga,” kata Pimpinan DPR yang juga Koordinator Kesejahteraan Masyarakat itu.
“Mengatasi kepadatan penduduk ibarat menekan tombol untuk menyelesaikan permasalahan lain. Hal ini pada dasarnya meningkatkan taraf hidup masyarakat,” lanjut Cucun.
Salah satu contoh yang diberikan Cucun tentang keselamatan dan keamanan masyarakat. Kawasan pemukiman padat seperti di Tanah Tinggi membuat mobilisasi sulit dilakukan. Pasalnya, jalanan semakin sempit karena banyaknya barang milik warga seperti sepeda motor, sepeda, peralatan memasak. dan bahkan memasang tali cucian di jalan karena kondisi rumahnya yang kecil.
“Bayangkan kalau ada kebakaran. Api bisa cepat menyebar dan bisa membahayakan jiwa. Ini terjadi di banyak daerah padat penduduk. Makanya ada persoalan keamanan dan keselamatan bencana terkait isu pemukiman padat,” jelasnya.
Untuk itu, Cucun mendukung program kepemilikan rumah yang digalakkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah proyek perumahan rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi oleh Pendapatan Pendapatan Bank BTN.
“Kemarin saya menghadiri Grand Opening dan Kontrak Massal Perumahan Kota Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang merupakan proyek FLPP. Proyek seperti ini bisa menjadi upaya perbaikan permukiman padat penduduk,” jelas Cucun.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II juga menyoroti proyek baru yang dicanangkan pemerintah pada proyek perumahan rakyat. Termasuk subsidi margin bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah, juga memuji fasilitas dalam proyek perumahan ini. Dari regulasi yang sederhana hingga kehadiran negara yang lebih signifikan.
Proyek-proyek pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo harus berhasil. Dengan adanya negara maka masyarakat bisa memiliki rumah dengan lebih cepat dan mudah,” ujarnya.
Salah satu inovasi terbaru yang disebutkan dalam program ini adalah pengalihan proyek FLPP ke subsidi diferensial bunga. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memilih tipe rumah yang diinginkan tanpa batasan ukuran. Dengan adanya perbedaan suku bunga tersebut, masyarakat mempunyai kebebasan dalam memilih rumah yang lebih besar atau sesuai dengan kebutuhannya. Tidak terbatas pada model 36 saja.
“Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan perumahannya berdasarkan kebutuhan dan pendapatannya. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga,” jelas Cucun.
Di sisi lain, Cucun meyakini proyek ini akan sangat membantu generasi baru untuk menjadi pemilik rumah. Termasuk para wirausahawan generasi baru.
“Generasi baru, khususnya keluarga generasi baru. Kini mereka bisa lebih cepat mendapatkan rumah idamannya” BTN dan pemerintah hadir untuk memfasilitasi. Jadi mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri,” ujarnya.
Cucun juga menekankan pentingnya peran serta negara dalam menjawab tantangan permintaan perumahan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Terutama di daerah yang mempunyai permasalahan kepadatan penduduk.
“Negara harus hadir untuk menunjang kebutuhan rumah tangga. Mengingat pertumbuhan penduduk terus meningkat. Kita harus ingat bahwa lahan terbatas. Dan permintaan rumah akan selalu ada,” tegas Cucun.
DPR pasti akan mendukung proyek-proyek yang memberikan kenyamanan bagi warga. Karena ini soal kesejahteraan umum dan hak-hak dasar warga negara yang harus dihormati yaitu hak atas kehidupan yang layak. Termasuk perumahan, lanjutnya.
Proyek ini harus menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target 3 juta rumah. Selain itu, juga sebagai respon terhadap kebutuhan perumahan pemerintah kota, khususnya bagi kepala keluarga yang masih belum memiliki tempat tinggal.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perumahan yang memenuhi kebutuhan mereka. tanpa dibatasi oleh keterbatasan lahan atau kepadatan penduduk perkotaan,” tutup Cucun.
(dinding)