MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyetujui doktrin nuklir baru, menerapkan perubahan yang pertama kali diumumkan pada bulan September. Perintah tersebut diterbitkan pada Selasa (19/11/2024) bersamaan dengan versi revisi dokumen utama militer.
Menurut doktrin baru ini, Rusia dapat menggunakan pencegahan nuklir untuk mencegah agresi dari negara-negara musuh dan blok militer yang memiliki senjata pemusnah massal atau persenjataan konvensional dalam jumlah besar. Negara-negara yang memberikan ruang kedaulatan bagi negara lain untuk mempersiapkan dan melancarkan serangan terhadap Rusia juga tunduk pada kebijakan tersebut.
Serangan yang dilakukan oleh salah satu anggota blok, termasuk mereka yang tidak memiliki senjata nuklir, dianggap sebagai serangan yang dilakukan oleh seluruh kolektif. Hal yang sama juga berlaku jika suatu negara yang tidak secara resmi menjadi bagian dari organisasi militer didukung oleh kekuatan nuklir, lapor RT.
Tujuan Rusia adalah untuk memastikan bahwa “calon agresor menyadari bahwa pembalasan tidak dapat dihindari” jika negaranya diserang, kata doktrin tersebut. Sekutu militer Rusia juga menikmati perlindungan yang sama.
Dokumen tersebut mencantumkan sepuluh ancaman yang memerlukan tindakan penanggulangan, mulai dari persenjataan nuklir hingga potensi proliferasi senjata pemusnah massal dan sistem pengirimannya yang tidak terkendali. Ancaman lainnya termasuk pembangunan militer di dekat perbatasan Rusia, pengembangan sistem rudal anti-balistik, penyebaran sistem senjata konvensional yang dapat menyerang wilayah Rusia, dan kemungkinan rencana sabotase yang dapat menyebabkan bencana lingkungan dalam skala besar.
Daftar pemicu pembalasan nuklir kini mencakup konfirmasi intelijen mengenai serangan skala besar yang menggunakan pesawat musuh, rudal, dan drone setelah senjata tersebut melintasi wilayah udara Rusia.
Presiden Rusia tetap menjadi pejabat yang memutuskan apakah akan menggunakan persenjataan nuklir negaranya. Ia juga mempunyai wewenang untuk mengkomunikasikan niat dan tindakannya terkait senjata tersebut ke luar negeri.
Doktrin yang direvisi ini diterbitkan beberapa hari setelah Presiden AS Joe Biden dilaporkan memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh yang dipasok Washington untuk melakukan serangan jauh ke wilayah Rusia. Putin sebelumnya memperingatkan bahwa serangan semacam itu akan menjadi perang langsung antara NATO dan Rusia.
(dka)