MEDAN- Komite II DPR RI melakukan evaluasi terhadap persiapan Pilkada 2024 yang dilakukan Pemprov Sumut. Diketahui, tahun 2024 itu serentak. 37 negara bagian, 415 daerah, dan 93 kota akan mengikuti pemilu daerah.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II Heri Gunawan saat kunjungan kerja khusus Komisi II DPR ke Aula Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas Gubernur, Medan, Sumut.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov yang telah menyediakan anggaran 100%, perjanjian hibah yang rincian alokasinya adalah KPUD Rp705 miliar, Bawaslu Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar, dan TNI Rp22 miliar, ini cukup besar. kata Herry, dikutip Jumat (8/11/2024).
Heri mengingatkan semua pihak untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Lalu ada tahapan krusial yang perlu diperhatikan, “yakni pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT),” pungkas Heri. Kuning.
Ahmad Doli Kurnia Tanjung, anggota DPR dari Republik Demokratik Kedua Kongo, menambahkan: “Bisa dikatakan pemilu akan sukses jika perencanaan dan pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya, maka semua kerentanan yang mungkin terjadi harus dicari.
Sumut itu landmark, DPT-nya terbesar di Pulau Sumatera. Jadi Sumut harus kita jadikan landmark yang bagus, kata Dolly.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Dede Yusuf mengatakan, kedatangan Komisi II harus menjamin kesediaan Pemprov Sumut untuk menyelenggarakan pilkada serentak dengan seluruh partai di Sumut.
Ada beberapa isu yang dinantikan di Sumut, antara lain kebijakan moneter, persoalan SARA dan kecurangan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta jaminan akses anggaran subsidi Pilpres, hingga Pilkada Serentak 2024 kenetralan.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menegaskan Pemprov Sumut siap sesuai amanahnya. Pertama, 100% anggaran subsidi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Sumut.
Selain anggaran, dukungan lain yang diberikan Pemerintah Daerah Sumut kepada KPU antara lain penyiapan data kependudukan, jumlah daftar pemilih calon pemilih di Sumut (DP4), penunjukan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS serta pemanfaatan gedung pemerintahan kabupaten oleh KPU dan Bawaslu.
Partai Anda juga telah mengambil langkah dan upaya untuk menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan kepada setiap pasangan calon dalam tahapan kampanye, mulai dari lokasi kampanye, pendistribusian materi kampanye, peraturan dengan menempatkan materi propaganda yang sesuai.
Pemprov Sumut juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, dan penegak hukum untuk memastikan seluruh alat peraga kampanye (APK) ditempatkan sesuai aturan untuk menghindari potensi konflik atau ketidakadilan bagi para calon. Pasalnya, Pemprov Sumut juga melakukan upaya preventif untuk menjamin netralitas ASN.
“Pemprov Sumut juga melaksanakan pencanangan pilkada damai dan mengajak seluruh kandidat dan tim pemilu untuk menjaga suasana kondusif selama kampanye,” kata Fatoni.
Himbauan dan netralitas ASN juga dilakukan saat apel di Pemprov Sumut, Senin, kata Fatoni.
“Kami juga telah menugaskan personel untuk memantau tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota,” lanjut Fatoni.
Pihaknya juga terus menjalin kerja sama dengan Forkopimda Sumut untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah negara bagian bersama-sama melakukan pemetaan dan deteksi dini di berbagai daerah, baik di tingkat regional, sosial, dan alam. untuk mengidentifikasi potensi kerentanan terhadap bencana.
“Kami juga selalu berkoordinasi dengan lembaga di Bawaslu Sumut dan potensi kerawanan bencana regional, sosial, dan alam di berbagai daerah,” pungkas Fatoni.
(imf)