JAKARTA – Banyak orang yang mendatangi rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta, termasuk Presiden (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Rencana Prabowo mengundang banyak orang ke rumahnya adalah dengan memberinya jabatan menteri di kantor pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Erick Thohir sampai di Kertanegara pada pukul 19.00 WIB. Ia tampak mengenakan kemeja batik dan celana hitam, seperti sebagian besar warga lainnya yang sedang menyelesaikan pertemuannya dengan Prabowo Subianto.

Sebelum Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga terlihat. Sebelumnya Imam Besar Masjid Istiklal KH. Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Kertanegara.

Diketahui, sekitar 42 orang mendatangi rumah Prabowo Subianto untuk membahas jabatan menteri di kantor pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Diketahui, sekitar 42 orang mendatangi rumah Prabowo Subianto untuk membahas jabatan menteri di kantor pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Presiden RI Prabowo Subianto terus mengundang banyak masyarakat di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024). Mereka menduga yang diundang adalah menteri di pemerintahannya.

Ya rencananya begitu, yang kemarin disebut menteri-menteri yang ditandatangani siap membantu, tapi hari ini berakhir, kata Dasco di Gedung Nusantara III, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Salah satu tokoh tersebut terlihat mendatangi rumah Prabowo. Tak sedikit yang sepakat jika Prabowo dan Gibran Rakabuming akan banyak mengisi posisi menteri di pemerintahan Raka.

Prabowo-Gibran dijadwalkan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024. Sebanyak 46 penunjukan menteri tersebar di kalangan media.

Hal itu merujuk pada beredarnya dokumen yang memuat komponen Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (AKD) yang berjumlah 13 komite. Jumlah tersebut bertambah dari DPR RI periode 2019-2024 yang hanya memiliki 11 proyek.

Peningkatan jumlah komisi ini disebabkan oleh pengangkatan berbagai kementerian dan Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada tahun 2024.

(tes)