JAKARTA – Petisi Masyarakat Anti Korupsi Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Massa menuntut KPK menjelaskan kasus dugaan korupsi E-KTP dan pengadaan alat kesehatan (ALEX) di Provinsi Bintan.
Ketua Petisi Masyarakat Anti Korupsi DKI Jakarta, Hasan Asigaf, mengatakan kedua kasus tersebut diduga melibatkan nama calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
“Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kepastian hukum atas dugaan kasus Paramono inning dalam penipuan e-KTP,” kata Hassan di Gedung Merah Putih KPK.
Selain itu, ada juga soal akuisisi proyek alat kesehatan di Provinsi Bintan, lanjut Hassan.
Hasan mengatakan, dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten diduga menyeret nama Rano Karno.
Sementara terkait permintaan klarifikasi terhadap dua kasus tersebut, Hasan mengatakan pihaknya sudah menyurati Badan Pemberantasan Korupsi pada 6 November 2024.
Jangan sampai belum adanya kepastian hukum dalam kasus Pramono Ining dan Rano Karnu menimbulkan spekulasi tidak berdasar di ruang publik, ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Juru Bicara Pramono Ining-Rano Karno, Chiko Hakeem menegaskan, Pramono dan Rano Karno merupakan sosok yang bebas korupsi. “Terbukti mereka telah mengabdi pada pemerintah selama puluhan tahun,” kata Chico.
(IMF)
(IMF)