Jakarta – Tak hanya politik uang, tapi juga ancaman kekerasan dalam memilih saat pemilu. Terkadang seorang pemilih terpaksa memilih salah satu calon peserta Pilkada 2024.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rehmat Bagja, saat pihaknya meluncurkan beberapa organisasi pemantau pemilu seperti JPPR, Fact Check, Aliansi Perempuan Indonesia (APC KPI) dan Kalyanmitra.
Kelemahan yang pertama adalah politik uang, yang kedua adalah kekerasan memilih atau pemaksaan dalam memilih, kata Baga kepada wartawan, Selasa (29/10/2024).
Permasalahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), lanjutnya, terkadang mereka tidak memahami bagaimana proses pemungutan suara dilakukan.
“Juga bagaimana cara mengecek pemilih yang terdaftar di DPT,” lanjutnya.
Selain itu, menurutnya, masih banyak kelemahan elektoral, seperti anak-anak yang dipanggil orang tuanya untuk berkampanye, atau kepala desa dan ASN. keadilan dari
Lalu ada kampanye, apakah kampanye itu melibatkan anak-anak atau ada isu yang mengandung unsur kekerasan dan sebagainya, ujarnya.
(kol)
(kol)