JAKARTA – Pertemuan tahunan Asian Parliamentary Forum on Population and Development (AFPPD) membahas berbagai isu kependudukan, pembangunan berkelanjutan, dan krisis perubahan iklim yang semakin mendesak. Anggota parlemen dari negara-negara Asia Pasifik berpartisipasi dalam acara ini.

Menurut Sekretaris Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) Ermalena Muslim Hasbullah, parlemen mempunyai peran penting dalam merumuskan kebijakan terkait masalah kependudukan dan pembangunan. Indonesia, menurut Ermalena, merupakan bagian dari negara Asia Pasifik yang memiliki permasalahan demografi serupa. Ia melihat tiga tren demografi yang ada dan akan terjadi di Indonesia. 

Misalnya, penurunan angka kesuburan akan mencapai angka 2,14 pada tahun 2023 dan kemungkinan akan terus menurun. Nantinya, negara-negara lain akan mengikuti tren ini.

Ermalena mengatakan, jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja semakin meningkat seiring dengan penurunan angka kelahiran. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan pendidikan, keterampilan dan kesehatan, hal ini akan mencapai apa yang disebut bonus populasi. 

Keadaan ini menunjukkan rasio angkatan kerja lebih besar dibandingkan rasio penduduk berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Dikatakannya, “Jumlah penduduk lanjut usia akan terus meningkat sehingga beban ketergantungan akan kembali meningkat.

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia perlu dikelola dengan baik dan dimulai sejak dini. Karena itu juga dapat mempengaruhi situasi sosial dan ekonomi negara. Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan isu pemuda merupakan tiga pilar yang sangat penting, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik. Namun, hal ini masih menjadi masalah yang harus diselesaikan, dan kesuburan telah berkurang.

Pernikahan anak masih tinggi, yaitu 8 persen, dan 3,7 persen remaja perempuan hamil di Asia dan Pasifik. Meskipun upaya telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan, termasuk statistik pemuda. “Kesenjangan data mempengaruhi kebijakan,” kata Wakil Ketua DPP PPP.

Sementara itu, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Ukik Kusuma Kurniawan mengakui Indonesia juga memiliki tantangan yang sama dengan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Asia. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat implementasi Rencana Aksi ICPD dan integrasi SDG di tingkat regional. 

Menurutnya, sejak tahun 2014, provinsi-provinsi di Indonesia telah membuat rencana pembangunan kependudukan yang besar. Kemudian pada tahun 2021, pemerintah akan melaksanakan SDGs desa untuk mencapai tujuan SDG. 

SDGs Desa memastikan bahwa suara-suara didengar dari tingkat akar rumput dan masyarakat lokal memiliki rasa kepemilikan dalam proses pencapaian SDGs. Indonesia telah menunjukkan kesuksesan besar dalam 30 tahun terakhir.

Di Asia dan Pasifik, pernikahan anak terus menurun, sehingga memungkinkan lebih banyak anak perempuan mendapatkan pendidikan, katanya. Selain itu, kehamilan remaja berkurang setengahnya; Angka kematian ibu dan bayi menurun, angka harapan hidup meningkat di seluruh wilayah dan masyarakat hidup lebih sehat.

Indonesia juga memasukkan prinsip integrasi, penentuan nasib sendiri, pemberdayaan dan hak asasi manusia (HAM) ke dalam kebijakannya. Hal ini sejalan dengan semangat ICPD.

“Kami yakin Indonesia mempunyai kemampuan untuk memainkan peran yang lebih penting dalam kerja sama internasional, khususnya dalam urusan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, kependudukan dan penurunan stunting di antara negara-negara Asia dan Pasifik,” tutup Ukik.

Diketahui, kongres AFPPD akan digelar pada 7-9 Oktober 2024 dengan mengusung tema “Memenangkan Tiga Pilar dan ICPD setelah 30 tahun”.  

(roh)