Pelanggaran data, khususnya informasi sensitif seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), merupakan permasalahan serius yang dapat memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Dalam hal ini, Direktorat Cybercrime Bareskrim Polri harus menghadapi tantangan komunikasi yang kompleks untuk mengatasi dampak negatif kebocoran informasi. Artikel ini menerapkan teori situasional publik yang dikemukakan oleh James E. Grunig untuk menganalisis bagaimana Badan Reserse Kriminal Indonesia mengadaptasi strategi komunikasinya dalam konteks krisis ini.

Pengadaan publik: membedakan antara kepentingan dan keterlibatan

Teori publik situasi membagi publik menjadi tiga kategori berdasarkan kepentingan dan partisipasinya: publik yang berpartisipasi, publik yang tidak berpartisipasi, dan publik yang terkena dampak. Jika terjadi pelanggaran data NPWP, Bareskrim Polri harus mengidentifikasi siapa saja yang masuk dalam tiga kategori tersebut.

– Masyarakat terkait: masyarakat luas yang menggunakan NPWP untuk keperluan perpajakan dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Mereka sangat terpengaruh dan sangat tertarik dengan cara mengelola dan melindungi data mereka.

– Masyarakat non partisipan: Kelompok masyarakat yang tidak merasakan dampak secara langsung, misalnya masyarakat yang tidak mempunyai NPWP. Mereka mungkin tidak terlalu peduli, namun kesadaran ini harus didorong melalui pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data.

– Masyarakat yang terkena dampak: Orang-orang yang mungkin menjadi korban pelanggaran, seperti pembayar pajak yang datanya telah disusupi. Kelompok ini memerlukan perhatian ekstra dan informasi yang cepat untuk mengatasi kekhawatiran mereka.

Strategi komunikasi berdasarkan kategori publik Bareskrim Indonesia telah mengembangkan strategi komunikasi berdasarkan identifikasi publik:

– Untuk keterlibatan publik: Bareskrim POLRI mengambil pendekatan proaktif dengan mengeluarkan pernyataan resmi, konferensi pers dan pembaruan informasi melalui saluran media sosial. Mereka memberikan informasi terkini mengenai langkah-langkah mitigasi yang diambil dan menjawab pertanyaan umum dari masyarakat. Transparansi dalam komunikasi adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan.

– Bagi masyarakat yang belum terlibat: meskipun tidak terkena dampak langsung, Bareskrim Indonesia harus mengedukasi masyarakat mengenai risiko dan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh pembobolan data. Melalui media dan kampanye promosi, mereka dapat meningkatkan kesadaran dan menciptakan kesadaran tentang perlindungan data.

– Bagi masyarakat yang terkena dampak: Bareskrim POLRI menyediakan layanan konseling dan informasi berkelanjutan mengenai dukungan korban. Memprioritaskan empati dalam komunikasi dapat membantu mengurangi kepanikan dan memastikan bahwa kasus ditangani dengan serius.

Tindakan responsif dan adaptif

Menurut teori situasi publik, respons Bareskrim POLRI juga harus disesuaikan dengan dinamika situasi. Dengan memantau masukan dari media dan masyarakat, mereka dapat menyesuaikan komunikasi berdasarkan tanggapan masyarakat. Jika beredar informasi yang tidak benar atau menyesatkan, Bareskrim punya kesempatan untuk segera memperbaikinya dengan klarifikasi resmi.

Mengevaluasi dan menyesuaikan strategi

Setelah tahap awal manajemen krisis dan insiden, penting bagi Bareskrim Polri untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan. Analisis terhadap cara masyarakat menerima dan merespons informasi akan memandu pengembangan strategi komunikasi yang lebih baik di masa depan.

Sebagai kesimpulan

Penggunaan teori situasi publik dalam komunikasi krisis memungkinkan Bareskrim Polri merespon lebih tepat sasaran dan terarah ketika dihadapkan pada kejadian pembobolan data NPWP. Dengan mengidentifikasi anggota masyarakat yang terkena dampak dan menyesuaikan strategi penyampaian pesan dan komunikasi, Bareskrim Polri dapat merespons krisis ini dengan lebih efektif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Di era di mana keamanan data menjadi perhatian utama, penting bagi lembaga pemerintah untuk terus mengasah keterampilan komunikasi krisis mereka dan beradaptasi dengan situasi saat ini.

Pengarang:

Nur Farah P

Siswa master dalam komunikasi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN VJ) Jakarta

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini penulis dan tidak mewakili pandangan tim redaksi topindopay.co.id.

(Kanan)