Jakarta – Riwayat pendidikan Fadli Zon cukup mengesankan. Dan dia memiliki karier yang hebat. Calon Menteri Kebudayaan ini memiliki sejarah sebagai mahasiswa berprestasi semasa studinya.
Pemilik nama lengkap Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Si, lahir pada tanggal 1 Juni 1971. Beliau merupakan seorang politikus dan mantan aktivis Indonesia. yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019
Berdasarkan laman DPR, Fadli Zon mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) dan menjabat Wakil Presiden Jenderal.
Kualifikasi pendidikan Fadli Zon adalah sebagai berikut:
Ia menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan dasar di Desa Cisarua, Bogor. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Cibereum 3, Cisarua, Bogor dan melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Cisarua di Gadog, Bogor sebelum pindah ke SMP Fajar Jakarta. Ia kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan studi di SMA 31 Jakarta.
Fadli bersekolah di SMA Negeri 31 Jakarta Timur selama dua tahun. sebelum akhirnya menerima beasiswa AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, AS, lulus dengan predikat summa cum laude.
Fadli kemudian melanjutkan studinya di Program Studi Sastra Rusia di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (sekarang FIB UI). Selama menempuh studi, Fadli bekerja di berbagai organisasi. baik di dalam maupun di luar universitas Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Biro Akademik Senat Mahasiswa FSUI (1992-1993), Sekretaris Senat Mahasiswa FSUI (1993), dan Ketua Komite Hubungan Eksternal Senat Mahasiswa UI (1993-1994).
Ia aktif dalam kehidupan politik universitas. Dengan memimpin berbagai demonstrasi dan menghidupkan kembali kelompok belajar di kampus UI pada awal tahun 1990an. Ia juga bergabung dengan Teater Sastra UI.
Di luar kampus Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan Presiden Persatuan Pelajar Indonesia untuk Studi Internasional (ISAFIS) pada tahun 1993 hingga 1995, Pengurus Pusat KNPI (1996-1999), Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999), dan Anggota Dewan Konferensi Asia untuk Studi Internasional (ISAFIS). Agama dan Perdamaian (ACRP) sejak tahun 1996
Pada tahun 1994, Fadli Zon terpilih sebagai mahasiswa berprestasi (Mawapres) pertama di Universitas Indonesia. dan merupakan mahasiswa berprestasi ketiga tingkat nasional dan memimpin delegasi mahasiswa Indonesia pada Asian Varsities Debate IV (1994) di Malaysia.
Pada tahun 2002, ia belajar di London School of Economics and Political Science (LSE) di bawah bimbingan John Harriss dan Robert Wade. Ia menerima gelar Master of Science (M.Sc.) di bidang Pengembangan Pendidikan dari London School of Economics and Political Science (LSE) di Inggris pada tahun 2016, ia menerima gelar PhD dari Departemen Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Indonesia
Ia juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Global Parlemen Anti Korupsi (GOPAC) sejak 8 Oktober 2015.
Latar belakang dan keluarga
Fadli Zon lahir di Jakarta dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Zon Harjo dan Ellyda Yatim.[6] Orang tuanya berasal dari Minangkabau dan dari Payakumbu. Sumatera Barat[6] Fadli Zon dikaruniai dua orang anak Shafa Sabila Fadli dan Zara Saladina Fadli[6] .
Latar belakang politik
Anggota MPR RI (1997–1999)
Karir politik Fadli Zon dimulai pada tahun 1997-1999. Ia menjadi anggota MPR RI dari kalangan pemuda dan bekerja sebagai asisten Panitia Kerja Panitia Khusus I yang mendirikan GBHN. Untuk memperkuat intelektualitasnya, Fadil Zon juga mendirikan GBHN Lembaga pendidikan publik bernama Institute for Policy Studies (IPS)
Wakil Presiden DPR RI (2014-2019)
Fadli Zon diangkat menjadi Wakil Presiden DPR RI pada 2 Oktober 2014 pada Konferensi Parlemen Asia Pasifik. Pemilihan Ketua DPR dan lima wakil ketua berlangsung usai pengambilan sumpah dan sumpah jabatan 555 anggota DPR periode 2014-2019 di Auditorium Utama Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, MPR RI.
Sistem yang digunakan dalam pemilu mengacu pada undang-undang MD3 yang mewajibkan ketua DPR dan wakilnya dicalonkan secara kelompok oleh kelompok politik di DPR.
Fadli Zon masuk dalam paket yang diajukan lima partai Aliansi Merah Putih – Partai Golkar, Gerindra, PKS, PPP, Partai Demokrat, dan PAN pimpinan Setya Novanto – meski kisruh terjadi. Namun susunan kursi dan wakil ketua Koalisi Merah-Putih pada akhirnya dipilih dengan penuh pujian dan tanpa paket pesaing. dan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali pada hari yang sama.
Presiden Gopack (2015–2019)
Fadli Zon terpilih sebagai Presiden GOPAC (Organisasi Global Anggota Parlemen Melawan Korupsi) dari tahun 2015-2017. Sebelumnya, ia adalah satu-satunya kandidat yang dicalonkan oleh SEAPAC (Anggota Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi) dan bersaing dengan kandidat regional lainnya termasuk politisi senior Australia John Hyde dan Osei Kyei Mensah Bonsu dari Ghana.
Fadli Zon mengepalai Organisasi Anti Korupsi Parlemen Dunia selama dua periode: 2015-2017 dan 2017-2019.
GOPAC adalah organisasi anggota parlemen dari seluruh dunia yang berbasis di Kanada. Berfokus pada pemberantasan korupsi, GOPAC saat ini memiliki 50 cabang di lima benua. GOPAC Indonesia merupakan bagian dari cabang GOPAC internasional.
Wakil Presiden Kerindra (2008–sekarang)
Pada tahun 2008, Fadli Zon mendirikan Partai Gerindra bersama dengan Prabowo Subianto. Fadli Zon menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Umum sejak tahun 2008.
Presiden BKSAP DPR RI (2019-2024)
Fadli Zon terpilih sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024 pada Konferensi Penetapan Pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR. Koordinator Politik dan Keamanan Indonesia (Korpolkam) Azis Syamsuddin sepakat pimpinan BKSAP terdiri dari seorang ketua dan empat wakil ketua. Dalam rapat pengambilan keputusan yang digelar di Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019), Anggota DPR RI F-Gerindra Fadli Zon terpilih menjadi Ketua BKSAP.
Wakil Presiden Liga Parlemen untuk Palestina (Liga Parlemen untuk Al-Quds)
Fadli Zon ditunjuk sebagai Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina. Penunjukan tersebut dilakukan pada Konferensi Dunia Liga Parlemen Al-Quds (Palestina) ke-3 yang diselenggarakan di Malaysia pada 8 dan 9 Februari 2020. Diakui Fadli, penunjukan tersebut merupakan tugas berat dan suatu kehormatan
Indonesia diberi mandat oleh parlemen dari 40 negara peserta untuk mengkoordinasikan kegiatan Parlemen Dunia mengenai isu Palestina.
Indonesia akan berpegang teguh pada akal sehat dan kemanusiaan. dan berjuang untuk melindungi Palestina dan umat manusia dari penjajahan dan penindasan.
Ketua Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi (SEAPAC)
Fadli Zon ditugaskan memimpin Organisasi Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi (SEAPAC), sebuah organisasi anti-korupsi regional di Asia Tenggara.
Keputusan tersebut diambil pada Sidang Parlemen Regional SEAPAC sebagai bagian dari Konferensi Global Anggota Parlemen Melawan Korupsi ke-7. Fadli Zon terpilih dengan penuh pujian dan telah mendapatkan kepercayaan dari negara-negara Asia Timur untuk memimpin SEAPAC, terutama dengan dukungan dari parlemen Malaysia dan Kamboja.
Organisasi
Fadli Zon tidak hanya berkecimpung di dunia politik. Fadli Zon merupakan aktivis kebudayaan sejak kecil. Beliau mendirikan Perpustakaan Fadli Zon di Jakarta Pusat. Pendiri Rumah Kreatif Fadli Zon, Cimanggis, Depok, Rumah Budaya di Aie Angek, Tanah Datar, Sumatera Barat. dan pengurus Rumah Puisi Taufiq Ismail di Aia Angek. Didirikan pada tahun 2008, Perpustakaan Fadli Zon (FZL) adalah oase intelektual Fadli Zon yang rutin menyelenggarakan diskusi tentang berbagai topik, termasuk sejarah, budaya, politik , ekonomi dan topik terkini lainnya dan menjadi tempat persinggahan para intelektual Indonesia dari dalam dan luar negeri.
Fadli Zon tercatat sebagai Ketua Umum Himpunan Seni dan Budaya Islam (HSBI) tahun 2019 hingga 2024, Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), 2017-2019, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Tani India. Indonesia (HKTI) 2015-2020 dan periode berikutnya 2020-2025. 2016-2021 dan Ketua Umum Persatuan Filateli Indonesia (PFI) 2017-2022.
Fadli Zon tidak hanya aktif di bidang organisasi dan kebudayaan. Tapi dia juga seorang penulis. Pengalaman jurnalistik Fadli Zon dimulai dengan menulis artikel untuk majalah remaja seperti Nona dan Hai (1989–1990). Ia kemudian menjadi jurnalis di majalah Suara Hidayatullah dan Harian Terbit (1990–1991). Majalah Gema (1992-1994) DHN ke-45, redaksi dan redaktur majalah sastra Horison (sejak 1993), redaksi majalah Tajuk. (1995-1996) dan lain-lain. Pemimpin Redaksi Jurnal VISI (sejak 1997), Pemimpin Redaksi majalah Tani Merdeka (sejak 2007) dan Pemimpin Redaksi tabloid Gema Indonesia Raya (sejak 2011 ). Tulisan Fadli Zon telah dimuat di berbagai buku, antologi, majalah, dan pers nasional.
Forum internasional
Fadli Zon juga mengikuti beberapa forum internasional. antara lain sebagai anggota delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) VI di Hong Kong (13-18 Desember 2005), dan kunjungan kerja delegasi HKTI ke Vietnam (2006 -2007) ikut serta dalam konferensi mengenai ketahanan pangan di Jepang (2006). Beliau adalah anggota Dewan Gula (2005-2009), wakil presiden Tim Pemantau Pengadaan Beras Bullock (B.E. 2007), Anggota Komite Pengawasan Impor Beras (2005–2007) dan Wakil Presiden ADIPBI (Asosiasi Distributor dan Pengecer) Barang Bersubsidi Indonesia) (2006–2009).
Fadli Zon juga memprakarsai Kemitraan Parlemen Indonesia-Pasifik (IPPP)[18], yang melibatkan 16 negara Pasifik. IPPP diadakan pada tanggal 23-24 Juli 2018 di Hotel Grand Hayatt di Jakarta (PIF), termasuk Kepulauan Cook, Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niu, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa. Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Polinesia, Kaledonia Baru dan Vanatu.
Pada tahun 2018, Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR berkomitmen untuk mendukung dan menginisiasi pembukaan Parlemen.[19] DPR RI bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) sepakat untuk mendukung semangat dan etos Praktek Demokrasi. parlemen terbuka Inisiatif Parlemen Terbuka bertujuan untuk mendorong terbentuknya parlemen yang lebih terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Inisiatif Parlemen Terbuka merupakan kelanjutan dari Kemitraan Pemerintahan Terbuka (OGP), dimana Indonesia memainkan peran penting sebagai salah satu pendiri OGP. Setidaknya sembilan parlemen telah menyatakan parlemennya terbuka: Chili, Prancis, Georgia, Ukraina, Kosta Rika, Kolombia, Guatemala, Paraguay, dan Kosovo.
Sejak tahun 2017, Fadli Zon telah berulang kali meminta AIPA untuk berbicara dengan satu suara mengenai situasi Rohingya di pertemuan Majelis Parlemen ASEAN (AIPA)[21] Pada Majelis Umum AIPA ke-41 di Vietnam, Fadli Zon Dua paragraf tentang masalah Rohingya adalah disampaikan pada pertemuan Komite Politik AIPA. Paragraf tersebut merupakan adaptasi dari komitmen politik yang disepakati secara tertulis oleh Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN. Parlemen perlu memperkuat Perjanjian Antarpemerintah ASEAN. Paragraf ini menggambarkan dukungan Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk menjamin proses repatriasi pengungsi Rohingya di Negara Bagian Rakhine yang aman dan bermartabat.