Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke-17 tahun 2024 akan segera dimulai. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotejo mewanti-wanti seluruh pihak yang terlibat untuk menyukseskan perhelatan Peparnas 2024 dan tidak membiarkan persoalan dibiarkan begitu saja.
Menpora Dito menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri mengenai persiapan pelaksanaan Peparnas 2024 yang digelar pada 6-13 Oktober 2024 di Sol, Jawa Tengah. /9) Hotel Thoreau.
Dalam pertemuan tersebut, Menpora Dito mengingatkan Pengurus Besar Pepanas (PB) Tahun 2024 dan Pemkot terkait untuk menunaikan kewajibannya. Terutama dalam hal transparansi pendanaan. Sebab, ia tidak ingin Peparnas 2024 mengalami masalah yang tidak mengenakkan seperti yang terjadi di PON 2024.
“Mungkin yang pertama ingin saya sampaikan adalah pengalaman PON Aceh-Sumut kemarin yang harus dipersiapkan, khususnya PB Peparnas dan pemerintah kota dan provinsi terkait dengan kehumasan. Jadi saya ingin pastikan PON dan Peparnas tidak ketinggalan. segala kendala yang ada ke depannya, makanya penting untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, memperkuat tim dan keterbukaan, karena posisi kita akan menerbitkan APBN dan DIPA langsung ke PB Peparnas, kata Menpora Dito, Selasa (24 September 2024).
Baca juga:
Menurut Menpora Dito, sehubungan dengan PON dan Peparnas 2024, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2024, salah satunya adalah pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Manajemen. Oleh karena itu, lanjutnya, seluruh proses baik pengadaan, pelaksanaan, hingga perencanaan diawasi sejak awal.
“Saya juga imbau, karena kita pakai APBN, dipatuhi dengan ketat, dan yang paling penting, apakah kita pakai APBD atau APBN, harus dipatuhi dengan ketat. Jadi, verifikasi pemasok itu penting sekali. titik ini.