Menteri Pertahanan RI (Wamenhan RI) M. Herindra mewakili Menteri Pertahanan RI Shia Prabowo Subianto menjadi ketua rapat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Tahun 2024 di Urip Sumoharjo. Konstruksi, Kementerian Pertahanan, Tiongkok (10/10/2024). Acara ini bertemakan “Kemandirian Industri Pertahanan Menuju Komitmen Indonesia 2045”.
Dalam sambutannya, Herindra menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, ancaman dunia maya semakin nyata, dan ketegangan politik semakin memanas dan semua itu harus disikapi dengan persiapan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan dan TNI harus terus berbenah, mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi dengan perubahan yang ada, termasuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dan kemampuan.
“Khusus dalam hal perkembangan teknologi di bidang siber, dunia siber telah kita jadikan salah satu cara utama dalam peperangan modern, yaitu dorongan untuk meluncurkan konsep Network Centric Warfare (NCW) informasi secara real time, sehingga mempercepat pemulihan operasional dan pengambilan keputusan operasional,” ujarnya.
Selain itu, dalam perang modern sudah menjadi kebiasaan untuk menggunakan peralatan pelindung. Sistem pertahanan ini didasarkan pada pesawat self-propelled dan sistem senjata berdasarkan kecerdasan buatan Enter, yang digunakan untuk mencegah serangan rudal jarak menengah dan jauh.
Oleh karena itu, diharapkan seluruh peserta dapat mencermati jalannya rapat paripurna hari ini guna memberikan gagasan dan saran guna meningkatkan independensi Kementerian Pertahanan.
Sebelum menutup rapat, Wamenhan menekankan beberapa poin penting dan tindak lanjut rapat Dewan pada hari ini, seperti disampaikan Letjen. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Donny Ermawan Taufanto. Pertama, untuk memantau dan mengevaluasi hasil 10 proyek teknologi utama di masa lalu Digunakan sebagai dasar untuk memvisualisasikan kawasan Jakumhanneg periode 2025-2029.
Kedua, agar hasil monitoring dan evaluasi 17 proyek pertama pengadaan alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri menjadi dasar yang kokoh dalam menentukan kebijakan pengadaan yang mengutamakan penguatan industri dalam negeri. Ketiga, pentingnya kebijakan sentralisasi pemeliharaan alutsista untuk meningkatkan efisiensi kerja dan efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan alutsista.
Keempat, untuk mendukung Sishankamrata, perlu melanjutkan pembangunan fasilitas produksi rudal kecil (MKK) di pulau-pulau besar Indonesia, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, dan menjamin produksi bahan peledak secara mandiri. Kelima, menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Pengembalian Perdagangan, Internal dan Kompensasi (IDKLO) atas seluruh program dan pembelian yang berkaitan dengan industri pertahanan nasional. Keenam, pentingnya penguatan kelembagaan tim KKIP agar dapat melakukan kerja koordinasi guna menjamin terlaksananya rencana pertama.
Ada banyak poin penting yang perlu diperjelas bersama; Antara lain pentingnya peningkatan keterampilan teknologi modern, pentingnya peningkatan kerja sama BUMN dan BUMS, serta upaya peningkatan sumber daya manusia yang mampu mendukung kemandirian industri pertahanan.
“Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk tetap berkomitmen melaksanakan rencana-rencana yang telah kita buat bersama. Saya yakin dengan upaya yang kuat, bekerja sama, kita dapat membangun industri bangsa yang mandiri dan bersaing secara global. Demikian disampaikan Wamenhan dalam pidatonya yang dibacakan oleh Plt.Sekjen.
Saya berharap kita semua bisa segera menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah yang tegas. Mengetahui rencana kerja sama antara pemerintah, BUMN, BUMS, dan pihak lain. Tenaga ahli teknis adalah kunci kita. Sukses mencapai tujuan kita bersama, Pak Wamenhan. .
Sidang paripurna KKIP hari ini juga membahas laporan singkat hasil monitoring dan evaluasi teknis 10 teknologi kunci proyek pertama Alpalhankam, serta 17 proyek pengadaan material Alpalhankam dan industri pertahanan.
(gambar)