JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pagu anggaran kementeriannya sebesar Rp5,078 miliar tidak cukup untuk membangun 3 juta rumah per tahun yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar membandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan capaian pembangunan rumah. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran kurang lebih Rp 14 triliun. Sekitar 200.000 rumah baru telah dibangun dari anggaran ini hingga bulan Oktober.
Bayangkan anggaran kita tahun 2025 Rp5 triliun, kita harus bangun 3 juta rumah, tahun 2024 anggaran Ditjen Perumahan Rp14 triliun, kita bisa bangun 200 ribu unit, kata Ara di kantor Kementerian PUPR. Senin. (28/10/2024).
Menurut dia, alokasi anggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang sekitar Rp5 triliun bahkan tidak dipotong untuk kebutuhan pembiayaan di ibu kota Indonesia yang sekitar Rp1,2 triliun. Sehingga anggaran Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Rp3,8 triliun.
“Saya menganggarkan Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu, Rp1,2 triliun untuk IKN, jadi tersisa sekitar Rp3,8 triliun,” lanjut Ara.
Dalam hal itu, menurutnya, beberapa strategi dilakukan untuk menekan biaya pembangunan rumah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerja sama dengan pelaku usaha dengan memberikan insentif berupa dukungan alokasi lahan.