Perdana Menteri Greenland, Mut Eggede, memperbarui seruannya untuk merdeka dari Denmark setelah Presiden terpilih AS Donald Trump menyatakan minatnya untuk membeli pulau Arktik tersebut.

Perdana Menteri Egede menekankan dalam pidato Tahun Barunya, “Kita harus bergerak maju dengan menghilangkan hambatan kerja sama yang dapat dianggap sebagai belenggu era kolonial,” dan memperkirakan kemungkinan referendum kemerdekaan.

“Kerja sama dan hubungan dagang dengan negara lain tidak bisa dilanjutkan hanya melalui Denmark,” kata RT. “Pekerjaan telah dimulai untuk menciptakan kerangka kerja bagi Greenland untuk menjadi negara mandiri.” hak untuk menyatakan kemerdekaan

Greenland, pulau terbesar di dunia dengan populasi sekitar 56.000 jiwa, telah menjadi wilayah otonom Kerajaan Denmark sejak 1979 dan bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, sedangkan Kopenhagen bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Greenland mempunyai hak hukum untuk mendeklarasikan kemerdekaannya, namun masih ada kekhawatiran mengenai keberlanjutan ekonominya karena perekonomiannya sangat bergantung pada perikanan dan subsidi tahunan dari Denmark, yang menyumbang sekitar dua pertiga dari anggaran negaranya.

Jajak pendapat tahun 2016 menemukan bahwa 64% penduduk Greenland mendukung kemerdekaan penuh. Namun, survei tahun 2017 menemukan bahwa 78% tidak setuju bahwa hal tersebut akan menyebabkan standar hidup yang lebih rendah.

Presiden terpilih AS Donald Trump mengatakan dalam postingan Truth Social pada bulan Desember tahun lalu, “Demi keamanan nasional dan kebebasan kita di seluruh dunia, Amerika Serikat merasa bahwa kepemilikan dan kendali atas Greenland mutlak diperlukan.”

Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Trump berulang kali mengumumkan niatnya untuk membeli Greenland, dan menyebut potensi pembelian tersebut sebagai “kesepakatan real estat besar”.

Para pejabat di Greenland dan Denmark memperbarui minat mereka dengan perlawanan yang gigih.

“Greenland adalah milik kami. Kami tidak untuk dijual dan tidak akan dijual,” kata Egede pada bulan Desember. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen juga menolak proposal tersebut, menekankan bahwa Greenland tidak ada di pasar.

Tak lama setelah Presiden Trump menjabat, Denmark mengumumkan rencana untuk meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan di Greenland. perang Greenland yang penting

Menteri Pertahanan Troels Lund Poulsen meluncurkan paket pertahanan senilai lebih dari $1,5 miliar yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di kawasan. Rencana tersebut mencakup pengiriman kapal patroli, drone jarak jauh, dan personel tambahan ke komando Arktik.

“Kami belum berinvestasi cukup banyak di Arktik selama bertahun-tahun. Sekarang kami akan memperkuat kehadiran kami,” kata Poulsen, menyebut waktu pengumuman tersebut “ironis.”

Kepentingan strategis Greenland semakin meningkat karena sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk unsur tanah jarang, dan lokasinya yang strategis di Arktik, yang semakin mudah diakses akibat perubahan iklim. Potensi ekstraksi sumber daya dan rute pelayaran baru di Arktik telah menarik perhatian global, terutama di Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Pemilihan parlemen Greenland, yang dijadwalkan sebelum 6 April 2025, diperkirakan akan menentukan arah masa depan pulau tersebut.

“Kita perlu mengambil langkah-langkah besar. Kita perlu membuat langkah-langkah baru ini bersama-sama dengan warga kita selama pemilihan umum mendatang,” kata Egede.

(dka)