JAKARTA – Direktorat Pusat Syarikat Islam (PP SI) menggelar acara syukuran di Kantor Pusat SI, Jakarta Pusat pada Rabu (22/10/2024). Diketahui, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam Ferry Juliantono dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Ketua PP Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan Syarikat Islam merupakan gerakan ekonomi kerakyatan, sejalan dengan visi dan misi SI yaitu mengurus perekonomian kerakyatan.
“Meski SI sudah ada sejak lama dan memiliki banyak pengalaman, SI tidak akan kembali dalam bentuk partai politik, sebesar apa pun, besar sekalipun,” kata Hamdan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta Ferry tidak melupakan rakyat, meski menjadi pejabat tinggi.
“Boleh berpolitik, tapi jangan lupa untuk menjaga perekonomian nasional. Ferry sudah menjadi aktivis sejak kecil dan dipenjara. Sekarang dia diberi kesempatan masuk ke Tanah Air untuk menjadi wakil, lho. .bisa cerita tentang penjara di istana,” pungkas Hamdan sambil bercanda
Dalam kesempatan yang sama, Ferry Juliantono mengatakan, ayah Presiden Prabowo adalah pendiri koperasi pamong praja, sedangkan kakek Prabowo adalah sahabat Bung Hatta, salah satu pendiri koperasi Indonesia.
“Momen kejayaan sejarah, kehebatan koperasi yang menjadi penopang perekonomian akan kembali bangkit. Aset koperasi saat ini hanya Rp 200 triliun dibandingkan BUMN yang asetnya 10 ribu, padahal salah satu BUMN pihak swasta hanya punya Rp 1,500 miliar,” ujarnya.
Ia mengatakan, tugas Kementerian Koperasi adalah mengupayakan peningkatan aset koperasi untuk memperkecil kesenjangan yang besar antara ranah swasta atau konglomerat dengan koperasi atau aset usaha kecil.
Untuk meningkatkan kapasitas koperasi pada periode pertama pemerintahan ini, menurut Ferry, harus diambil kebijakan yang luar biasa dan out of the box.
“Ada hikmahnya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Jika selama ini koperasi diidentikkan dengan usaha kecil, maka koperasi juga bisa masuk ke sektor besar seperti perhotelan, pengelolaan sumber daya alam, dan sektor swasta. kepemilikan tank,” ujarnya.
Untuk itu Kementerian Koperasi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar Kementerian Koperasi dapat menjadi kelompok 2 yang berdimensi B, sehingga anggaran untuk koperasi dapat ditingkatkan dan diperluas hingga ke kabupaten kota untuk menambah daya dorong. gerakan koperasi,” lanjut Ferry.
Ferry mencontohkan bukti koperasi di Muara Enim, Sumsel mampu masuk ke sektor pengelolaan minyak eks-Pertamina dengan produksi 15 barel per hari.
Jadi program Kementerian Koperasi tahun 2025 adalah 10 persen energi di PLN dengan energi hijau dari limbah sawit dikelola oleh koperasi sebagai bahan baku PLN berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sehingga koperasi juga bisa masuk. perkebunan, CPO dan produk turunannya hingga target aset koperasi mencapai Rp 1.000 triliun dapat tercapai.
“Pada tanggal 23 Oktober, pada rapat kabinet pertama, kami akan berusaha meyakinkan presiden untuk mengangkat Kementerian Koperasi menjadi Kementerian Koperasi dan mengembalikan pembelian perbekalan pertanian ke koperasi untuk menjamin perusahaan ‘petani’. , pungkas Ferry.
(imf)