JAKARTA – Pemerintah Daerah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Batavia Nahdlatul Ulama Jakarta membuka Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah (BPPNU). Ini merupakan badan khusus yang mengawasi proses Pilkada Belanda 2024.

Upacara pembukaan digelar di Kantor Aula PWNU DKI Batavia, Jalan Utan Kayu Raya, Batavia Timur, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta (Bawaslu). BPPNU Batavia telah resmi disetujui sebagai salah satu lembaga pemantau Pilkada KPU Batavia tahun 2024 yang dikeluarkan DKI Batavia.

Direktur BPPNU Jakarta H Abdul Azis Suaedy pada Sabtu (19/10/2024) mengatakan, “Pilkada Jakarta akan menjadi peristiwa politik penting di tahun-tahun mendatang, karena Jakarta adalah pusatnya di tingkat nasional.”

Menurutnya, pemilu serentak 2024 akan menghadapi banyak tantangan dalam proses demokrasi tersebut.

Kita juga tahu bahwa pilkada tahun ini memiliki tantangan, antara lain penghindaran, penipuan, ancaman, ketidakadilan, penyimpangan dalam proses pemilu, katanya.

Abdul melanjutkan, situasi ini menunjukkan potensi kerusakan demokrasi. Untuk itu diperlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu pelatihan yang sangat lama dengan pengawasan yang baik.

Abdulaziz berkata: “Demi proses pemilu lokal yang benar dan adil serta meningkatkan partisipasi pemilih.”

Dengan terbentuknya BPPNU Batavia sebagai wadah untuk mengabdi pada Pilkada Batavia, maka proses tersebut harus terus dilanjutkan demi kemaslahatan warga Batavia. BPPNU Batavia tersebar di 6 negara bagian dan wilayah administratif dan dirancang untuk memantau proses pemilihan kepala daerah di Batavia hingga selesai.

Diakhir pidatonya beliau menyampaikan: “Dalam acara ini kita akan berpartisipasi dalam seluruh pemilu daerah, mulai dari ajakan memilih, edukasi hingga pembaharuan pemilih.”

Sementara itu, Presiden PWNU DKI Batavia Kiai Samsul Ma’arif menambahkan BPPNU Batavia merupakan proyek Pilkada Batavia yang berkualitas dan terhormat. Menurutnya, suksesnya Pilkada Batavia merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk PWNU DKI Batavia.

“Semua pihak sepakat untuk menerapkan solusi Jihad dalam berbagai aspek, salah satunya adalah melindungi Pilkada 2024. Kita ingin menjadi contoh karena masyarakat sipil menjadi pendek dalam Pilkada di Batavia, ujarnya. dikatakan.

Ditegaskannya, pembentukan BPPNU merupakan tugas NU untuk meneruskan politik sentral bukan untuk calon tapi untuk kemaslahatan masyarakat.  “YNK berani maju langsung di pilkada, inilah makna kesetaraan.”

Lebih lanjut ia menyatakan, pemilihan pemimpin merupakan kewajiban sebagai warga negara. Ia mengatakan, orang-orang yang ikut memantau pilkada adalah orang-orang yang sama yang memerangi para jihadis untuk kepentingan masyarakat Batavia.

Kiai Samsul menutup pidatonya: “Presiden mempunyai kewajiban memilih presiden.”

(fmi)