JAKARTA – Usai resmi menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap Pj Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. kelompok.
Salah satu yang mendukung upaya KPK adalah Direktur Politbiro Indonesia Fernando Ersento Maraden Sitorus. Ia mengatakan, hukum harus diterapkan secara imparsial.
Dia tidak takut untuk campur tangan
“Hukum harus diterapkan secara adil kepada semua orang, tanpa kecuali. Termasuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang pernah terlibat urusan hukum Harun Masiku,” ujarnya, Selasa (24/12/2024).
Menurutnya, KPK dalam menangani kasus Hasto Kristiyanto harus berani dan tidak gentar terhadap upaya intervensi dari kedua belah pihak. Termasuk upaya menekan KPK agar mendatangi lembaga antirasuah tersebut jika Hasto ditangkap.
“Tidak seorang pun boleh mencoba mempengaruhi proses hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga penegak hukum lainnya,” tegasnya.
Tidak ada ruang untuk negosiasi
Selain itu, dia juga berharap KPK bersikap adil dalam menangani kasus ini tanpa berdiskusi dengan siapapun.
Begitu pula dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau badan hukum lainnya agar tidak suka dieksploitasi oleh beberapa pihak untuk membangun posisi negosiasi, tambahnya.
Fernando menjelaskan, semua pihak harus mendukung dan membantu memperkuat KPK serta menjaga independensi lembaga antikorupsi ini dalam pemberantasan korupsi.
Janji Prabowo untuk memberantas korupsi
Fernando mengatakan, pemerintahan Prabowo punya janji dan komitmen terkait pemberantasan korupsi yang harus ditegaskan dengan tidak melakukan intervensi penanganan atau penundaan kasus.