JAKARTA – Sepanjang tahun 2024, akan banyak terjadi peristiwa terkait teknologi dan komunikasi yang memberikan dampak besar bagi dunia. Hasil dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan pengusaha berbagai negara, tetapi juga dunia internasional.
Tahun 2024 menunjukkan perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan meningkatnya penggunaan AI, baik dengan niat baik maupun buruk; meningkatkan kecepatan seluler; hingga keberhasilan berbagai misi luar angkasa, termasuk misi ke Bulan yang dilakukan India dan China, serta misi luar angkasa sipil yang diluncurkan oleh SpaceX.
Sejumlah peristiwa terkait teknologi dan telekomunikasi juga akan terjadi di Indonesia selama tahun 2024. Berikut peristiwa penting di bidang teknologi dan telekomunikasi yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia pada tahun ini, menurut laporan dari berbagai sumber: 1. Starlink berfungsi normal.
Starlink, layanan internet satelit milik miliarder Elon Musk, akan mulai beroperasi di Indonesia pada pertengahan 2024.
Pelaku industri besar seperti Telkomsel dan XL Axiata khawatir dengan persaingan tidak sehat dengan hadirnya Starlink akibat “kantong merah” yang diberikan pemerintah kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, pemerintah diminta segera menerapkan peraturan yang memberikan keseimbangan antara pelaku industri telekomunikasi dan Starlink.
Masalah lain dengan Starlink telah diangkat oleh para ahli keamanan siber, yang prihatin dengan kurangnya pengawasan pemerintah dan kemungkinan campur tangan asing dalam penggunaan satelit Starlink. Satelit Starlink yang dioperasikan oleh perusahaan asing diperkirakan akan mengurangi kendali pemerintah terhadap infrastruktur yang menggunakan layanan tersebut.
“Ketergantungan yang berlebihan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat membuat negara rentan terhadap campur tangan pihak luar dalam pengoperasian infrastruktur komunikasinya,” kata pakar Keamanan Siber Pratama Persadha.
Di sisi lain, Starlink dapat memberikan masyarakat Indonesia akses internet berkecepatan tinggi di berbagai pelosok tanah air, bahkan di daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau jaringan serat optik. Pemerintah juga berharap keberadaan Starlink dapat membantu Indonesia mengatasi permasalahan lemahnya jaringan di daerah tertinggal, perbatasan, dan terpencil (3T) yang berada di wilayah terpencil Indonesia. 2. Pemanenan Pusat Nasional Sementara (PDNS).
Insiden besar lainnya adalah peretasan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh ransomware Brain Cipher, varian dari LockBit 3.0. Sekelompok peretas menyusup ke server PDNS, mengambil data penting dan mengenkripsinya dengan ransomware.
Menurut Siber Nasional Kripto Badan Sandi Negara (BSSN), serangan ini dimulai pada 27 Juni 2024 dengan tujuan menghapus program proteksi antivirus dan Windows Defender di PDNS 2 Surabaya, Jawa Timur. Tiga hari kemudian, 20 Juni, PDNS 2 berhasil mengganggu banyak instansi pemerintah, termasuk imigrasi yang mengganggu pelayanan di bandara.
Para peretas meminta uang tebusan sebesar $8 juta untuk melepaskan data terenkripsi. Tingginya permintaan pembelian ini tidak mengherankan karena Pusat Data Nasional digunakan oleh 43 kementerian dan departemen, sembilan provinsi, 86 kabupaten, dan 24 kota, sehingga data di dalamnya sangat berharga dan penting.
Namun, setelah beberapa hari, kelompok peretas mengumumkan bahwa mereka akan memberikan kunci ransomware PDNS secara gratis.
Dalam pernyataan yang diposting di web gelap, Brain Cipher mengatakan dia akan memberikan kunci tebusan meskipun pemerintah Indonesia tidak membayar uang tebusan yang dia minta. Kelompok ini juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan mengatakan bahwa serangan tersebut tidak bersifat politis.
Keputusan ini membingungkan banyak pihak yang mempertanyakan tujuan sebenarnya serangan ransomware terhadap PDNS.
Terlepas dari hasil akhirnya, serangan PDNS telah memicu perdebatan mengenai keamanan siber di Indonesia. Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (kini Kemkomdigi), mendapat sorotan tajam karena dinilai lalai dalam menjaga informasi publik. 3. Sengketa Pemerintah vs Apple
Pada akhir tahun 2024, pemerintah akan melarang penjualan smartphone terbaru Apple, iPhone 16, di Indonesia, karena adanya investasi raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia.
Menurut Kementerian Perindustrian, investasi Apple di Indonesia disetujui sebesar Rp 1,7 triliun, sangat kecil dibandingkan penjualan Apple sebesar 30 triliun. Namun hingga tahun 2024, Apple baru berinvestasi sebesar 95 juta dolar atau sekitar Rp 1,5 triliun di Indonesia, yang berarti masih ada kekurangan sekitar Rp 200 miliar.
Nilai investasi Apple di Indonesia juga dinilai sangat kecil, apalagi dibandingkan negara lain. Padahal, Indonesia merupakan pasar terbesar Apple untuk menjual produknya.
Menperin juga mewajibkan Apple membayar sisa kewajiban investasi hingga tahun 2023, sebelum membahas usulan baru mengenai kewajibannya mendapatkan sertifikasi TKDN dan bisa menjual produknya di Indonesia.
(menendang)