JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cepat merespons perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mundur dari Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Sigit melanjutkan hal tersebut dengan memberikan arahan terkini kepada seluruh jajaran di Mabes, Polda, dan Polres. 

Instruksi tersebut disampaikan dalam video conference (Vicon) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Dalam pengarahannya, Sigit menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta program dan kebijakan pemerintah lainnya. Kata dia, seluruh anggotanya perlu menyiapkan program berdasarkan instruksi Presiden Prabowo. 

“Segera buatlah rencana jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Sigit sambil mengarahkan seluruh jajaran. 

Untuk itu, Sigit menyampaikan instruksi Presiden Prabowo terkait kegiatan mundur. Dengan kata lain Indonesia merdeka menjadi negara yang kuat, disegani dan disegani karena rakyatnya hidup sejahtera dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bangsa dan negara. 

Terkait hal itu, kata Sigit, Polri telah menyiapkan program 100 hari untuk mendukung Asta Cita yang telah ditetapkan pemerintah.

Lebih dalam lagi, Sigit memberikan arahan lain kepada seluruh jajaran. Mulai dari mencegah kebocoran dana publik, hingga menjaga disiplin ketat terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Pemerintah seperti perjudian online, korupsi, narkoba, dan penyelundupan. 

Selain itu, Sigit memerintahkan dukungan terhadap upaya swasembada pangan melalui pelaksanaan berbagai program termasuk rencana perekrutan ahli pertanian dan ahli gizi sebagai aparat Polri. 

Terkait langkah Polri dalam mendukung program swasembada pangan, Sigit menjelaskan kerja sama dengan Kementerian Pertanian akan dilakukan untuk mempercepat hal tersebut. Kemudian di level Paul dan Paulres kita bisa bersinergi dengan pihak terkait lainnya. 

Selain itu, Polri juga merekrut anggota yang paham di bidang pertanian untuk mendukung program tersebut. Terkait program Pangan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintah, Polri mempekerjakan tenaga ahli yang paham gizi melalui SIPSS atau Bakomsus.

Di sisi lain, Sigit juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk terus memerangi kejahatan narkoba di Indonesia. 

Peta jalan masuknya narkoba yang sangat meresahkan dan berujung pada keluarnya modal, serta mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap berbagai metode baru, kampung narkoba, termasuk yang dikuasai lembaga pemasyarakatan, kata Sigit. 

Dalam hal ini, Sigit memberikan penghargaan dan hukuman kepada seluruh pegawainya terkait pemberantasan narkoba. 

“Saya beri reward dan punishment, bagi yang berprestasi dalam mengungkapkan informasi yang hebat, saya nilai, dan bagi yang tidak, saya nilai,” kata Sigit. 

Menurut Sigit, pemberantasan narkoba secara menyeluruh tidak hanya berlaku bagi pihak luar saja, namun juga bagi anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan barang ilegal. 

“Sebagai pengguna, anggota perlu diberikan bimbingan rohani melalui berbagai latihan jasmani dan rohani, jika mengulangi jangan ragu untuk segera memecatnya,” kata Sigit. 

Kemudian Sigit juga fokus pada maraknya kegiatan impor ilegal. Dalam laporannya, dia menyebut kegiatan ekspor-impor menyebabkan negara membocorkan dana hingga ribuan triliun. 

Sigit memaparkan berbagai tipu muslihat importir abal-abal antara lain mengimpor barang tanpa dokumen, mengubah kode HS untuk mengurangi bea masuk dan ekspor, penyalahgunaan alat KITE, penyalahgunaan fasilitas penyelenggara kawasan pabean, penyalahgunaan jalur impor. 

“Berikan dampak segera dengan melakukan tindakan penegakan hukum dasar terhadap importir ilegal,” kata Sigit.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran dana masyarakat, kata Sigit, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen agar Indonesia cepat keluar dari negara Middle Income Trap. 

Untuk itu perlu dilakukan beberapa upaya, salah satunya dengan menghilangkan kebocoran penerimaan dan pengeluaran dana publik. Untuk itu, Sigit menyatakan negara akan melakukan tindakan luar biasa yang mencakup seluruh elemen untuk meningkatkan pendapatannya. 

Hal ini memerlukan peran seluruh elemen negara untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama pencegahan kebocoran terkait kebocoran pendapatan termasuk pengelolaan anggaran publik dan langkah apa yang harus diambil oleh semua kementerian termasuk tentunya Polri untuk mendorong peningkatan tersebut. dalam pendapatan masyarakat”,- jelas Sigit. . 

Polri mendukung peran penegakan dan pendampingan untuk menjamin iklim investasi yang aman. Potensi penyelewengan yang dapat mengakibatkan kebocoran di berbagai sektor pendapatan atau penggunaan dana masyarakat harus segera ditanggulangi.

Sebelum menutup pengarahan, Sigit mengimbau seluruh jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk perjudian online. 

Ia menegaskan, tidak akan ragu atau segan untuk menindak tegas para pelanggar dan menelusuri atau menelusuri aset yang diperoleh dari hasil perjudian. Koordinasikan juga dengan kementerian/lembaga lain untuk memblokir situs dan akun perjudian. 

“Dan kemudian pelarian modal yang terjadi karena kejahatan ini, korban asing yang menjadi korban rakyat kita, bangsa kita, ini sangat perlu kita hilangkan, jadi Judol, pinjaman online, ilegal, khususnya penyelundupan, baik impor maupun ekspor. , Narkoba, konspirasi korupsi, dan segala kegiatan dan hal-hal yang melanggar hukum yang mempengaruhi aliran pendapatan, serta aliran yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, pungkas Sigit.

(biaya)