JAKARTA – Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rahu Saraswati Jojohadikusumo memaparkan komitmen dan langkah strategis yang dapat dilakukan dunia global dalam melaksanakan adaptasi iklim. Untuk itu, pihaknya meminta Parlemen Dunia mengambil beberapa langkah dalam kerangka adaptasi perubahan iklim.

Hal itu disampaikan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (UNFCCC) atau Conference of the Parties (COP-29) ke-29 pada Sabtu, 16 November, di Baku, Azerbaijan, demikian bunyi pernyataan tersebut. Senin (18/18). 11/2024). 

Sars memaparkan beberapa langkah yang dapat diambil parlemen dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Pertama, mendorong pendidikan dan pelatihan masyarakat lokal untuk membekali mereka dengan keterampilan yang mereka perlukan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim secara berkelanjutan.   Selain itu, Parlemen harus memastikan pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Kerja sama parlemen global merupakan langkah penting lainnya dalam mengatasi perubahan iklim.

“Dalam hal inklusi dalam perubahan iklim, kita perlu memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat terwakili di parlemen,” katanya.

Saras juga menyinggung kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam pengelolaan karbon, karena negara maju merupakan kontributor terbesar krisis iklim. 

“Negara-negara berkembang mengeksploitasi negara-negara berkembang di era revolusi industri ketika emisi karbon mulai meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan negara-negara maju untuk memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang yang dapat melakukan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, COP-29 menghasilkan kesepakatan baru mengenai bantuan keuangan dari negara-negara kaya kepada negara-negara yang paling terkena dampak di belahan bumi selatan, salah satunya adalah Indonesia.

Menurutnya, bantuan finansial juga sangat diperlukan bagi negara-negara berkembang yang berperan penting dalam adaptasi iklim. Dengan demikian, negara berkembang juga bisa menjadi negara berkelanjutan. 

“Oleh karena itu, negara-negara miskin dan berkembang berhak menerima bantuan keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.” Dunia usaha dan perusahaan juga harus melakukan penyesuaian, ujarnya.  

(Arie)