JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin menegaskan posisi TNI dalam pemberantasan perjudian online (judol) bukanlah yang utama.

Sjafri menegaskan TNI adalah lembaga pertahanan negara. Namun, ia mengatakan TNI harus memahami politik negara karena lembaga pertahanan negara menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan politik pemerintah.

“TNI adalah instrumen pertahanan negara. Oleh karena itu, TNI juga harus memahami politik negara dan tentunya TNI juga didasarkan pada keputusan politik pemerintah,” kata Hamalir saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25 /11/2024).

Namun, menurut Sjafri, tugas TNI dalam memberantas praktik peradilan tidak bisa dilakukan di masa depan. Ia mengatakan, TNI hanya bisa memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum.

“Yang dilakukan TNI untuk mendukung pemberantasan perjudian online, bukan di garda depan, tapi mendukung penegakan hukum,” kata Sjafri.

“Jadi jangan salah mengira TNI akan keluar untuk memberantas perjudian online. Tapi yang pasti moral kita mendukung penghapusan perjudian online oleh Panglima,” tegas Sjafri.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta dulu mendorong TNI untuk terlibat dalam pemberantasan judol.

Hal itu disampaikan Sukamta dalam rapat kerja Komisi I DRC RI bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Agus Subianto di DRC RI Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2024.

Sukamta menjelaskan mengapa TNI harus terlibat dalam pemberantasan judol karena pendapatan dari praktik ilegal tersebut mencapai Rp 900 triliun pada tahun 2023. Pendapatan tersebut, kata dia, jauh di bawah anggaran TNI yang hanya sebesar 165 triliun rupiah.

“Kalau PPATK bilang omzetnya tahun 2023 Rp 350 triliun, kemarin ada yang bilang omzetnya mencapai Rp 900 triliun. Sedangkan anggaran TNI hanya Rp 165 triliun,” kata Sukamta.

Politisi UKM ini menilai TNI bisa menghilangkan praktik judo jika ikut terlibat. Sukamta juga berharap Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin bisa melobi Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan TNI dalam penghapusan judo.

“Saya yakin yang bisa menangani ini hanya TNI. Kalau TNI serius mengerahkannya, tidak akan sulit. Jadi saya sangat berharap Menhan bisa melobi Presiden.” akan menunjuk TNI untuk menyelesaikan masalah ini,” jelas Good Luck.  

(Ayo)