JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan anggaran yang diterima kementerian hanya 64 miliar. Karena itu dia meminta tim transisi merevisi anggaran.
Hal itu disampaikan Pigai saat menjadi pembicara pada acara penyambutan para menteri di Kantor Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia, Migrasi, dan Koordinasi Pemasyarakatan di Gedung Pengayoman, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024). Dia mengatakan anggaran tersebut gagal mempertimbangkan keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap hak asasi manusia.
“Mengapa Presiden ingin membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia? Artinya dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Sehingga tim transisi akan merevisi anggaran tersebut. Biaya perbaikan sebesar Rp. 20 triliun menjadi hanya Rp. 64 miliar pergi. Tidak mungkin, tujuan dan visi Presiden Indonesia tidak bisa tercapai,” kata Pigai dalam pidatonya.
Ia mengatakan, kementerian ini didirikan untuk pembangunan manusia. Sementara Komnas HAM bertindak sebagai pengawas
“Yang pertama adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu yang membuat aturan dan sebagainya. Kedua, melindungi warga negara dan ketiga memenuhi kebutuhan hak-hak sipil. Dikatakannya, ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari pembangunan hak asasi manusia.
Ia menegaskan, penyusunan anggaran harus fokus pada konteks pembangunan hak asasi manusia. Jadi anggarannya harus cukup.
“Kalau pembangunannya fisik dan nonfisik, kita tidak bisa memberikan anggaran yang kecil dan tidak berusaha membenahinya lagi,” ujarnya.
“Jika saya ingin membangun 10 pusat pembelajaran HAM, saya ingin memperkuat kesadaran HAM di 80.000 desa di setiap desa.
(kha)
(kha)