JAKARTA – BKSPR meminta pemerintah memperkuat upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Perjuangan melawan kekerasan berbasis gender sejalan dengan komitmen global untuk mencapai SDGs (Sustainable Development Goals atau SDGs).

All Women dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024), “Perlindungan hukum yang kuat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak.”

Pihaknya juga mendukung kampanye 16 Hari Menentang Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKtP). Menurutnya, kampanye tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs, khususnya nomor 5 tentang kesetaraan gender dan nomor 16 tentang keadilan dan masyarakat damai.

Ia menambahkan bahwa kampanye tersebut mendukung SDGs, khususnya tujuan mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta membangun masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.

Sara mengakui bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan SDG, dengan tingginya tingkat kekerasan berbasis gender. Pada tahun 2023, data Kementerian PPPA mencatat 29.883 kasus kekerasan, meningkat 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Korban kekerasan mayoritas adalah perempuan yakni mencapai 26.161 kasus.

“Sampai korban kekerasan dipaksa menikah dengan pelakunya, kita masih jauh dari keadilan bagi perempuan,” katanya. Seharusnya ada saatnya.”