JAKARTA – Lembaga Penelitian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei terbarunya mengenai preferensi politik warga Kota Bekasi dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024. kinerja Tri Adhianto yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota dan Pj Wali Kota Bekasi.

Berdasarkan data yang diterima, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Tri Adhianto mencapai 79,2%, dengan rincian 10,2% menyatakan tidak puas dan 19,6% tidak menilai, kata Direktur Eksekutif LKPI Togu Lubis, Rabu (10/9/2024). .

Togu mengatakan, survei tersebut juga mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi berdasarkan pengalaman dan keahliannya.

Pasangan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe ini memiliki rating kepercayaan publik yang tinggi yakni 89,7%. Heri Kosvara dan Shalikhin dengan poin 57,2%, pasangan UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarkheni dengan poin 36,7% berada di urutan berikutnya. 

Sedangkan hasil survei popularitas dan kesukaan menunjukkan bahwa Tri Adhianto dan Harris Bobihoe memiliki peringkat popularitas sebesar 81,2% dan peringkat kesukaan sebesar 80,4%. Lalu, pasangan Heri Koswara dan Sholikhin memiliki tingkat elektabilitas 58,4% dan tingkat penerimaan 52,6%. 

Sedangkan pasangan UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarhe mencatatkan tingkat penerimaan sebesar 28,4% dan 32,3%, kata Togu.

Hasil survei tersebut juga disertai dengan simulasi “kecerdasan tinggi” yang dirancang untuk mengukur kesetiaan dan spontanitas responden dalam menyebutkan pasangan calon pilihannya.

Hasilnya, pasangan Tri Adhianto dan Harris Bobiho mendapat mention terbanyak dengan perolehan suara 47,1%. Pasangan Heri Koswara dan Sholikhin berada di urutan kedua dengan 29,6%, UU pasangan Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni hanya 4,1%, dan 19,2% responden tidak menjawab. 

Selain itu, simulasi pertanyaan tertutup juga dilakukan dengan menggunakan kertas angket, yang juga diukur elektabilitas tiga pasangan calon. Hasilnya, pasangan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe mendapat 53,7%, pasangan Heri Koswara dan Sholikhin mendapat 32,8%, dan pasangan UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni mendapat 4,9%. 

Saat ini, 8,9 persen responden menyatakan tidak akan memilih, kata Togu.

Survei ini diikuti 1.200 warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pilkada mendatang. Respondennya tersebar di 56 kecamatan di Kota Bekasi yang mewakili opini masyarakat yang cukup luas. 

Metode pengambilan sampelnya adalah multistage random sampling, yang memungkinkan responden dipilih secara acak namun terstruktur. 

“Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka antara tanggal 25 September hingga 4 Oktober 2024,” ujarnya.

Pengamat politik Nahdaltul Ulama Rikal Dikri mengatakan, hasil jajak pendapat secara keseluruhan memberikan gambaran awal yang kuat mengenai posisi Tri Adhianto saat ini. 

“Keterpilihannya sebesar 53,7% menunjukkan bahwa ia mendapat dukungan publik yang signifikan, melebihi indikator psikologis seorang presiden petahana yang berada di atas 50%,” kata Rikal.

Elektabilitas yang tinggi ini juga menunjukkan korelasi positif yang kuat dengan kepuasan masyarakat yang rata-rata di atas 75%, kata Rikal. Hal ini menunjukkan kinerja Tri Adhianto selama menjabat sangat diapresiasi oleh masyarakat Kota Bekasi.

Saat mewabahnya Covid 19 ini, Kota Bekasi menjadi kota yang paling diuntungkan dalam menangani permasalahan Covid 19, selain itu Pemkot Bekasi mengubah Stadion Patriot Chandrabaga menjadi rumah sakit darurat COVID-19. 

Kota Bekasi juga menduduki peringkat pertama di Jawa Barat dalam penanganan COVID-19, kata Rikal.

Di sisi lain, Rikal menuturkan, pengakuan responden atau warga Bekasi selama empat tahun masa jabatan Heri Koswara sebagai anggota DPRD tidak dirasakan seluruh warga Bekasi.

Dikatakannya, kalaupun ada yang merasakan penyebab Heri Koswara, itu hanya bisa terjadi pada pemilih di daerah pemilihannya dan yayasan pendidikan yang dikelola Heri Koswara, yakni Yayasan Perguruan Tinggi Islam Darul Hikma.

“Yayasan pendidikan sekolah swasta saat ini banyak yang omzet dan tidak ada kemajuan. Selain itu, selama menjadi anggota komisi pendidikan, mereka tidak berbuat banyak untuk masyarakat. Setiap tahun, kata Rikal, terjadi praktik. jual beli kursi di sekolah menengah negeri atau sekolah kejuruan.

Begitu pula Uu Saeful sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, saat menjabat, dinilai masyarakat gagal memberantas praktik jual beli kursi di sekolah menengah negeri atau SMK di Bekasi, ujarnya. .  

(fkh)