JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mendukung pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kamerun).
Perpecahan tersebut dinilai sejalan dengan program pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming serta sebagai solusi krisis perumahan rakyat.
Sekretaris Jenderal Gapency La Ode Safiul Akbar mengatakan, sejak tahun 1978, sektor pembangunan perumahan dikuasai oleh kementerian tersendiri. Baru pada masa pemerintahan Jokowi sektor perumahan rakyat diintegrasikan dengan sektor pekerjaan umum di bawah satu kementerian, PUPR.
“Sekarang tujuan pembangunan infrastruktur Pemerintahan Prabowo adalah fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia secara partisipatif dan berkelanjutan, maka penting untuk memisahkan keduanya (sebagaimana mestinya) karena perumahan merupakan sarana penting bagi pembangunan infrastruktur. kualitas hidup masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Menurut La Ode, pelaksanaan Kementerian PUPR di bawah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono patut dijadikan contoh bagi kementerian lain untuk mempercepat pelaksanaan anggarannya.
“Dana dengan cepat diserap di dua sektor pembangunan infrastruktur utama. Pertama, infrastruktur merupakan sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, tol, pembangkit listrik, dan bendungan. “Kedua infrastruktur tersebut akan merespons layanan dasar seperti pasokan air, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi dan irigasi.”
Selain itu, tujuan pembangunan infrastruktur di era Basuki adalah untuk meningkatkan indeks daya saing global. Namun La Ode memperkirakan upaya di Indonesia telah meningkat dari peringkat 54 menjadi peringkat 51 dunia. “Ini merupakan pencapaian yang mengagumkan dalam persaingan dan persaingan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.
Sebagai referensi, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji membangun 3 juta rumah untuk membangun satu juta rumah di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir. Janji pembangunan rumah tersebut tertuang dalam rencana besar yang dikemukakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raqa dalam apa yang disebut Strategi Transformasi Nasional.
Strategi Transformasi Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Memberikan makanan bergizi kepada seluruh anak Indonesia juga termasuk dalam strategi ini.
Merujuk pada program tersebut, La Ode mengatakan prioritas utama Kementerian Pekerjaan Umum adalah pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan dasar persaingan manusia. Hal ini mencakup infrastruktur pangan, pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan ekonomi masyarakat. Prioritas infrastruktur komunikasi adalah menyelesaikan tugas-tugas utama yang hampir tercapai, ujarnya.