JAKARTA – Persatuan Pendidikan Islam (Swasta) menyelenggarakan rapat kerja nasional (Rakernas) dan Ulama pada 15-17 Oktober 2024. Momen ini menghadirkan berbagai pembahasan strategis bagi pengembangan organisasi Islam dan pendidikan.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pertimbangan PP Perti Osman Sapta (Oso) pada Selasa (15/10/2024) di Jakarta, dalam sambutannya, Oso berharap Majelis Buruh Nasional dapat memperkuat konsolidasi organisasi dan memberikan kontribusi yang signifikan kontribusinya terhadap perkembangan pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia.
Uso berpesan kepada Ketua Umum PP Perti, Syarfi Hutauruk dan seluruh jajarannya untuk terus mengembangkan organisasi Perti. Ia juga menegaskan, organisasi swasta telah didirikan pada tahun 1928. Untuk itu, perlu terus mendukung program-program khusus yang ada. secara langsung mempengaruhi kepentingan perusahaan.
Kami berharap organisasi swasta semakin dikenal masyarakat sehingga terus berkembang. “Sekarang ada pengelola swasta di 27 kabupaten. Saya berharap ke depan ada pengelola swasta di semua kabupaten, jangan sampai turun,” kata Oso dalam sambutannya.
Oso menilai program Perti sangat bagus. “Saya terus mengkomunikasikan bagaimana mengembangkan organisasi besar yang didirikan pada tahun 1928 ini dan sudah memiliki rencana yang matang,” jelas Osso.
Dia lebih lanjut mengingatkan pentingnya media massa dan media sosial dalam menciptakan hubungan sosial antara program perusahaan Peretti. “Saya sampaikan kepada organisasi-organisasi bahwa penting untuk menyentuh media dan media sosial agar masyarakat memahami bahwa ada organisasi yang hebat, organisasi yang indah seperti ini, yang mencintai rakyatnya,” ujarnya.
Tak lupa, Oso juga mengingatkan Pratti untuk selalu membawa pesan perdamaian dan menghormati agama lain. “Kita harus menghormati agama lain, namun bukan berarti kita harus tunduk pada sesuatu yang bukan landasan dan ajaran kita,” tegasnya.
Rapat kerja nasional kali ini mengangkat isu-isu penting antara lain kebijakan haji dan umrah serta pendidikan Islam. Di Moked, dilakukan dialog kebijakan Haji dan Kementerian Agama terkait ibadah haji dengan narasumber dari CEO Haji dan Umrah serta pimpinan haji.
Setelah itu perbincangan dilanjutkan dengan diskusi mengenai korelasi kurikulum “Merdeka Belajar” dengan pendidikan agama, serta inovasi pendidikan pesantren di era digital.
Dalam pertemuan ini juga dibahas permasalahan organisasi, pendidikan, opini, tasawuf dan perekonomian kerakyatan dalam rapat komite. Hasil rekomendasi masing-masing komite dibahas dan disetujui dalam rapat pleno yang berlangsung hingga malam hari.
(fk)