JAKARTA – Pasangan Ridwan Kamil-Suswono fokus pada nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pembangunan kota Jakarta. Nomor duplikat 01 tidak akan terhapus sembarangan.
Faktanya, Paslon nomor urut 01 bertekad tidak akan melakukan pengusiran, kata Suswono saat debat final Pilkada Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).
“Kami menyelesaikan diskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, win-win solution. Dalam konteks ini, kami memahami banyak warga Jakarta yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan kualitas,” ujarnya.
Suswono menjabarkan beberapa langkah konkrit yang akan dilakukan pasangan RIDO. Pertama, meningkatkan jumlah perumahan terjangkau dengan membangun perumahan vertikal yang terhubung dengan pusat perekonomian dan transportasi umum.
“Kedua, warga lebih mudah memiliki rumah sendiri. Artinya, BUMD membangun bukan sekedar mencari keuntungan tapi agar biaya perumahan lebih terjangkau. Ketiga, ada program pembayaran yang ditetapkan setiap bulannya agar pembayaran utang lebih tinggi,” kata Suswono.
“Kami juga prihatin dengan banyaknya kebakaran perumahan rakyat di Jakarta. Oleh karena itu, dengan prinsip keadilan, kami akan berupaya semaksimal mungkin membangun perumahan yang aman, adil, dan terjangkau bagi seluruh warga,” imbuhnya.
Sebagai contoh, Provinsi Jakarta mengalami backlog perumahan sekitar 1,4 juta unit. Jumlah rumah dan apartemen di Jakarta tercatat hanya 56 persen, menempati posisi terendah di antara provinsi lainnya. Sebagai perbandingan, rata-rata kepemilikan rumah secara nasional adalah 85 persen.
Debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 mengangkat topik Lingkungan Hidup dan Perencanaan Kota, dengan enam subtopik antara lain pengendalian banjir, perencanaan permukiman, pengurangan emisi dan polusi udara, konversi energi terbarukan, pengelolaan sampah, air bersih, dan perumahan. perencanaan kota dan tata ruang.
Saat ini peserta debat tersebut adalah Anton Aliabbas, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Kepala Pusat Hubungan Internasional dan Diplomasi (CIDE); kata Dr. Yayat Supriyatna, Guru Besar Perencanaan Kota Universitas Trisakti; Harry Ara Hutabarat, Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta; kata Dr. Arisman, Pakar Lingkungan Hidup dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Asia Tenggara (CSEAS) Indonesia; kata Dr. Endang Sulastri, Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ; Karyono Wibowo, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Institut Publik (IPI); dan Suci Fitriah Tanjung, Direktur Utama WALHI Jakarta.
(Pemilik)