JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo mengakui besaran anggaran tahun 2025 terlalu kecil. Hanya 4 persen yang bisa digunakan untuk membangun proyek baru. Sisanya atau lebih dari 90% dimaksudkan untuk menyelesaikan pembayaran proyek-proyek yang telah dikontrak sebelumnya.
“Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, 90% lebih anggaran kita sudah komitmen sejak lama (kontrak), jadi sekarang tinggal pembayaran, baru penyelesaian, itu saja,” kata Dodi di Kementerian. Humas, Senin (18/11/2024).
Untuk tahun 2025, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang disetujui sebesar Rp 116,23 triliun. Namun hanya 4% atau sekitar Rp4,64 triliun yang bisa digunakan untuk membangun proyek baru, sisanya untuk membiayai proyek yang dibangun pada periode ke-7. pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Misalnya, rencana pembangunan 61 bendungan pada masa pemerintahan Joko Widodo, pada tahun 2024, sejauh ini baru mencapai target 50 bendungan. Dengan demikian, masih ada 11 bendungan yang belum rampung.
“Kalau gratis, atau bisa dipakai, paling banyak sekitar 4% dari jumlah yang diberikan negara kepada kita di tahun 2025, jadi jangan dikira, oh anggaran kita besar, tidak juga, itu saja sudah berakhir, ” tambahnya. .
Dodi menjelaskan, dengan terbatasnya anggaran perluasan pembangunan, perintah Presiden Prabowo adalah menunda pembangunan infrastruktur baru hingga tahun 2025.
“Anggaran tahun 2024 sudah disetujui, sebenarnya kita tinggal bekerja di tahun 2025, arahan dari pak presiden review dulu anggaran terkait infrastruktur sementara, perlu kita bahas lagi keuangannya di Panas.” , pertanian, pendidikan dan lain-lain,” kata Dodi.