JAKARTA – Sekjen Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Pusat Nazih Prastio menilai tudingan kecurangan Pilkada 2024 merupakan wujud kekesalan pihak yang mengalami kekalahan. Menurut dia, bukan berarti pihak atau organisasi tertentu dituduh menjadi aktor yang terlibat dalam dugaan penipuan tersebut.
“Menurut saya, klaim-klaim seperti itu mengungkapkan keputusasaan seorang pecundang. Suatu pemikiran yang umum, namun kali ini menurut saya ungkapan tersebut berlebihan. Itu tidak mencerminkan kematangan demokrasi. Mengingat ada tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan pada pemilu presiden lalu. pemilu juga, ini tuduhan yang perlu dibenarkan dan dibuktikan.” kata Nazih seperti dikutip, Senin (12/2/2024).
PDI Perjuwangan sebelumnya melontarkan tudingan serius terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diyakini terlibat dalam mendukung sejumlah calon. PDIP juga mengusulkan agar Polri berada di bawah TNI-Kementerian Dalam Negeri. Pengumuman tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan pada Kamis, 29 November 2024.
Terkait hal itu, Nazih menilai pembicaraan kembalinya Polri ke Kementerian Dalam Negeri tidak berdasar. Menurutnya, pidato tersebut justru bertentangan dengan amanat reformasi.
“Sejarah PDIP patut diingat, pemisahan Polri dan TNI sebenarnya merupakan bagian dari amanat reformasi, apalagi mengingat rumitnya persoalan yang dihadapi kepolisian saat ini. Hal itu bertentangan dengan agenda reformasi. itu,” katanya.
Menurut Nazih, para elit politik saat ini harus mampu mendorong kedewasaan dan pendewasaan demokrasi, terutama dalam rangka membangun demokrasi yang seimbang di masa depan.
“Elite politik, termasuk PDIP, kini harus tampil menunjukkan demokrasi yang patut dicontoh. Penting untuk membangun institusi demokrasi ke depan. Sikap dan argumentasi seperti itu tidak mendidik masyarakat,” ujarnya.
(bersama)