JAKARTA – PDI Perjuwangan berbau politik hukum di balik penetapan tersangka Hasto Cristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hastow pun ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah lainnya.

Ketua DPP Reformasi Peradilan Nasional PDIP Rony Talapessi mengatakan, kontroversi Hasto di Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2023 bermula ketika ia mengkritisi, berhenti, kemudian muncul kembali dan menghilang usai pemilu.

“Kami menduga kasus ini sangat menakutkan bagi Sekjen DPP PDI Perjuangan,” kata kantor DPP PDIP. Jalan Diponogoro Menteng Jakarta Pusat kata Rony, Selasa (24/12/2024). di malam hari

“Dan keseluruhan proses ini berbau politik hukum dan kriminalisasi yang kuat,” lanjut Ronnie Talapessi.

Roney mengungkapkan beberapa indikasi bahwa politik hukum semakin menguat di balik keputusan meragukan tersebut.

Pertama, upaya Harun Masiku yang terus menerus melalui aksi unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan narasi-narasi yang direkayasa yang diduga direkayasa oleh beberapa pihak yang berkepentingan di media sosial.

Kedua, adanya upaya pembunuhan terhadap karakter Sekjen DPP PDI Parjuwangan dengan narasi penyerangan pribadi.