SEOUL – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) setelah menuduh oposisi melakukan “kegiatan anti-negara yang direncanakan oleh pemerintah”. Ini adalah undang-undang keadilan pertama yang diumumkan Korea Selatan sejak pembunuhan presiden Park Chung-hye pada tahun 1979.

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi larut malam, Yoon mengatakan Korea Selatan menghadapi “nasib berbahaya” dan bisa bangkrut kapan saja. Dia mengatakan bahwa konstitusi bertujuan untuk menjaga hukum dan ketertiban serta menghilangkan “kekuatan yang mendukung terorisme”. Dia menyebutkan

Tuan Yoon berkata, “Saya telah mendeklarasikan undang-undang yang adil untuk melindungi Korea yang merdeka dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan untuk menghilangkan kekuatan anti-negara yang mendukung Korea Utara yang merosot.

Yonhap mengambil keputusan tersebut setelah oposisi Partai Demokrat mengajukan rancangan undang-undang anggaran ke majelis rendah dan menggugat auditor negara dan jaksa agung negara, Yonhap melaporkan.

Langkah untuk memberlakukan Undang-Undang Kejaksaan menuai kritik keras dari Tuan Lee Jae-myung, pemimpin partai oposisi besar Korea Selatan, yang menyebut langkah Yoon tidak konstitusional. Ia meminta anggota Partai Demokrat berkumpul di Parlemen untuk menolak pengumuman tersebut.

Tidak hanya pihak oposisi, tetapi juga partai berkuasa di Korea Selatan mengkritik pengumuman undang-undang keadilan tersebut. Pemimpin Partai Rakyat Han Dong-hyun mengatakan pengumuman UU Keadilan adalah sebuah “kesalahan” dan akan “dihentikan” bersama dengan rakyat.

Menurut hukum Republik Korea, UU Keadilan dapat dibatalkan dengan suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, laporan terbaru dari Seoul menyebutkan bahwa bus polisi dan militer telah dikerahkan untuk memblokir pintu masuk gedung parlemen guna mencegah anggota parlemen memberikan suara.

UU anti penegakan berarti warga yang melanggar akan ditangkap. Tidak ada jaminan. Selain itu, media dan semua penerbit berada di bawah komando dan pengoperasian hukum. Dan seperti yang kami laporkan sebelumnya, kegiatan dewan dilarang.

Staf medis, termasuk peserta pelatihan, telah diperintahkan untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam.

(dka)