JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (dan Mandagari) Bima Aryeh Sugiarto mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar.
“Kami melihat banyak pemberitaan mengenai penyelenggaraan pemungutan suara ini. Ada yang harus pindah karena ada bencana, ada juga pemberitaan karena hujan, surat suara yang datang tidak cukup. Tapi secara keseluruhan berjalan lancar,” kata Bima dalam keterangannya. dikutip pada Kamis (28/11/2024).
Bima mengatakan, dari pantauan yang dilakukan di wilayahnya pada masa peralihan ke tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda, ditemukan bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada tidak setinggi pada pemilihan presiden (Philpers) dan pemilihan anggota legislatif (Phileg). ). .
Menurut dia, hal tersebut disebabkan berbagai sebab. Hal ini termasuk dampak dari sedikitnya jumlah TPS dan jarak antara pemilih dan TPS.
Jadi mungkin jadi kendala bagi warga untuk memilih. Oleh karena itu, kami menduga partisipasi politik akan agak berbeda dengan pemilu legislatif dan presiden, tapi secara keseluruhan akan mudah, katanya.
Bima juga meminta masyarakat bahu-membahu memantau pelaksanaan langkah Pilkada. Apabila menemukan kejanggalan atau penipuan, ia menghimbau warga untuk melaporkannya ke pusat pengaduan atau hotline terkait.
Menurutnya, di era media sosial, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan supremasi hukum dan pelaksanaan pemilu yang adil.
“Semakin masyarakat sadar, maka proses hukum bisa lebih dekat seperti yang diharapkan. Karena semakin banyak kecurigaan, semakin banyak pula yang diberitakan. Jadi kita harus menelusuri semuanya berdasarkan aturan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Bima juga menegaskan pemerintah terus menilai berbagai tantangan yang mereka hadapi selama Pilkada, salah satunya adalah politik uang. Pemerintah juga membuka ruang diskusi mengenai sistem politik yang demokratis dan berkeadilan.
Berbagai masukan diterima dari Society for Elections and Democracy (PRELODEM) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS), termasuk kerangka pemilu mendatang.
“Ada juga desain sistem politiknya. Oleh karena itu, setelah pilkada selesai, kita semua akan membuka ruang untuk berdiskusi tentang cara yang mampu mendekatkan kita pada tujuan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan,” ujarnya. dikatakan.
Hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri terus memantau pelaksanaan Pilkada Satu Kali 2024 hingga tahapannya rampung. Di antaranya pelanggaran saat Pilkada, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan potensi tuntutan hukum.
“Kami baru saja melakukan rapat koordinasi dengan Panglima TNA, dan kami berkesimpulan sebaiknya kita simpan dulu sampai nanti proses litigasi dan sebagainya. “Mungkin masih ada proses yang perlu kita atasi,” katanya.
(Oke)